Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan perspektif siyasah maliyah: Studi kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka

Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparaturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: pertama untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka; Kedua untuk mengetahui Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Desa sukadana kecamatan Argapura kabupaten majalengka dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan; ketiga untuk mengetahui perspektif siyasah maliyah terhadap penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan peraturan tentang pajak bumi dan bangunan. Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini adalah: pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di desa sukadana tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan seharusnya dilaksanakan dan harus dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimannya SPPT oleh wajib pajak, kendalanya tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar pajak, belum optimalnya petugas desa karena data yang kurang akurat dan kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sukadana yaitu: memberikan penyuluhan tentang pentingnya pajak, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak supaya termotivasi untuk tepat bayar pajak. Tinjauan siyasah maliyah bahwa fungsi Kebijakan ekonomi islam langsung diarahkan pada setiap individu warga negara islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh dan memberikan dorongan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan kadar kemampuan mereka, dengan memperhatikan prinsip-prinsip siyasah maliyah yaitu: prinsip keadilan, dan prinsip maslahah mursalah