Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Bandung 2014-2016

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan. BPK bertugas sebagai audit yang kegiatnnya memeriksa laporan keuangan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Semakin banyak pelanggaran maka akan semakin buruk penilaian BPK terhadap laporan keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pemerintah Kota Bandung mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Selain itu, untuk mengetahui sejauhmana tindak lanjut hasil rekomendasi dari BPK yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dan starategi Pemkot Bandung agar di tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterprestasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan, bahwa pengecualian dalam opini atas LKPD Pemkot Bandung disebabkan beberapa faktor yaitu Pengelolaan aset tetap, Piutang pajak daerah dan denda pajak daerah, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Piutang sewa tanah dan bangunan, Utang Jangka Pendek, kelebihan pembayaran atas Pembangunan gedung (Creative Centre, Flyover Antapani, Underground Reservoir pengendali banjir Gedebage, cihamplas highland skywalk). Selanjutnya, penegcualian yang tindak lanjutnya belum sesuai rekomendasi BPK akan tetap menjadi pengecualian di tahun berikutnya. Adapun strategi yang dilakukan untuk meraih opini WTP di tahun 2017 yaitu dengan cara tunduk dan patuh terhadap undang-undang dan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dilaksanakan