Analisis pelaksanaan pembiayaan Hawalah Ma'a Al-Ujrah disertai akad Qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi

Pembiayaan hawalah merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad hawalah yaitu adanya pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain sehingga menjadi kewajiban untuk menanggungnya. Akad hawalah diimplementasikan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu produk pelayanan dalam bidang jasa yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan utang. Penelitian ini akan menjabarkan mengenai pelaksanaan produk pembiayaan hawalah di BPRS Daarut Tauhid Cimahi dan harmonisasi antara pelaksanaan pembiayaan hawalah pada BPRS Daarut Tauhid dengan teori menurut fikih. Dalam hal ini, pembiayaan hawalah tersebut dikenakan ujrah dan dalam kontrak perjanjiannya disertai dengan akad qardh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Jenis data berupa data kualitatif yaitu data yang dapat mencakup hampir semua data non numerik. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pada lembaga keuangan syariah, hawalah secara umum berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan hawalah yang dikenakan ujrah tercantum pada Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah bi al-ujrah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi dari pelaksanaan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi memiliki beberapa tahapan yang telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan akad hawalah pada perbankan syariah. Dalam hal yang menjadi acuan dasar hukum pengenaan ujrah pada produk pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad qardh, pihak bank belum mencantumkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bi al-Ujrah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs 17 Maret 2008 yang lebih sesuai untuk menjadi pedoman pembiayaan tersebut. Harmonisasi antara pelaksanaan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad qardh menurut fikih dan pelaksanaan di BPRS Daarut Tauhid Cimahi masih harus dievaluasi karena salah satu syarat dari rukun muhal belum terpenuhi yaitu dalam kabul (pernyataan setuju/tidak setuju) dari pihak muhal harus dilakukan dalam majelis akad sedangkan dalam klausul akad pembiayaan hawalah hanya dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu muhil (nasabah) dan muhal ‘alaih (BPRS). Sedangkan akad hawalah terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu muhil, muhal, dan muhal’alaih