Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam yang dihukumi sunah. Perkawinan dengan agama sangatlah berkaitan erat karena didalam agama telah mengatur semua yang berkaitan dengan agama. Peraturan agama Islam mengatur bahwa wanita dilarang menikahi laki-laki yang tidak beragama Islam begitu pula dengan laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam hukum Islam dan hukum positif menyatakan bahwa perkawinan dilakukan dalam agama yang sama. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama baik dalam hukum Islam, mengetahui hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif, dan untuk mengetahi analisis maqasid al-syari’ah terhadap perkawinan beda agama di dalam Hukum Islam dan hukum positif. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research). Data-data yang dikumpulan dianalisis secara teliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan data yang sedetail mungkin untuk masalah yang dibahas, dan untuk memecahkan masalah dengan cara pengumpulan sumber data tertentu, terutama buku mengenai maqasid al-syariah, UU no 1 tahun 1974, KHI. Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dianalisis maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) perkawinan beda agama dalam hukum positif tidak mengatur degan jelas hanya saja ada dalam UU perkawinan tidak diatur, hanya dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan dinyatakan sah tergantung agama masing-masing, maka perkawinan beda agama itu akan sah apabila salah satunya pindah ke agama salah satu dari mereka. 2) menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan tidak hanya dalam KHI dalam pasal 40 bagian c dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sesuai dalam KHI bahwa bisa disimpulkan perkawinan beda agama tidak dibolehkan. 3) dalam maqasid al-syari’ah ada 3 bagian dharuriyat, hajiat, tahsiniat. Meninjau dari hukum positif dan hukum Islam mengenai perkawinan tersebut dalam tinjauan maqasid al-syari’ah termasuk dalam maslahat dharuriyat karena yang menjadi kemadaratan harus dihindari begitupula perkawinan beda agama adalah kemadaratan yang akan menimbulkan ketidak maslahatan dalam Hifdu al-din dan Hifdu al-nasel