Disparitas putusan tentang cerai gugat hubungannya dengan keterangan saksi yang tidak sempurna: Analisis putusan nomor 22 PK/Ag/2017

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya disparitas putusan antara pengadilan Tingkat Pertama Nomor 2445/Pdt.G/215/PA.Badg, Tingkat Banding Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Tingkat Kasasi Nomor 479 K/Ag/2016 dan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Ag/2017 dalam perkara Cerai Gugat. Pihak Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Tingkat Pertama yang dalam amarnya dikabulkan. Tergugat mengajukan ke Tingkat Banding dan dalam amarnya membatalkan putusan Tingkat Pertama. Kemudian Penggugat mengajukan Kasasi dan amar putusannya membatalkan putusan Tingkat Banding dan mengambil alih putusan Tingkat Pertama. kemudian Tergugat mengajukan PK dan dalam amar putusannya menoloak permohonan PK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Disparitas Putusan antara PA, PTA dan MA dalam perkara Cerai Gugat, pertimbangan Hakim dan Keabsahan keterangan saksi yang tidak sempurna dalam putusan cerai gugat. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan itu mencerminkan pembentukan dan penemuan hukum oleh hakim yang melakukan ijtihad, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dalam proses pengambilan keputusan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak terlepas dari penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analisys), yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan Hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan. Dalam hal ini analisis atas berkas Putusan Nomor 2445/Pdt.G/2015/PA.Badg, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Putusan Nomor 479 K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, Disparitas putusan pada perkara Cerai Gugat terdiri dari aspek formil dan aspek materil. Kedua, Pertimbangan hukum hakim pada Tingkat Pertama berdasarkan hukum tertulis berupa pasal 19 huruf (f) Peraturan PP No 9 Tahun 1975. Sedangkan pada Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Tingkat Pertama, karena alasan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Pada Tingkat Kasasi menyatakan hakim Tingkat Banding yang membatalkan putusan Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Tingkat Banding harus dibatalkan. Pertimbangan hakim PK menyatakan alasan-alasan PK tidak dapat dibenarkan karena hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi telah menempuh proses yang benar sehingga permohonan PK harus ditolak. Ketiga, Keabsahan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat di persidangan itu memberikan keterangan kesaksian yang tidak sempurna, para saksi hanya mendengar dari cerita penggugat dan tergugat sehingga kesaksian yang hanya mendengar nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti persangkaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain