Tindak pidana illegal logging dalam perspektif hukum pidana Islam: Analisis pasal 82 undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Tindak pidana illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap kerusakan hutan dalam hal bidang kehutanan. Tindak pidana illegal logging meliputi penebangan kayu yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan secara tidak sah atau tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Kejahatan illegal logging diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam Undang-undang no 18 tahun 2013 Perspektif Hukum Pidana Islam, untuk mengetahui sanksi tindak pidana illegal logging dalam Undang-undang no 18 tahun 2013 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, untuk mengetahui sanksi tindak pidana illegal logging dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Tindak pidana illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang kodifikasinya diluar KUHP yang diatur dalam ketentuan pidana. dalam hal mengenai sanksi pidana dikenal 3 (tiga) teori mengenai alasan pembenaran dan syarat pemidanaan yaitu, teori absolut, relatif, dan gabungan. Hukum pidana Islam merupakan larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Berdasarkan tingkat berat ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu hudud, qishash diat dan ta’zir. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative), yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada. Jenis penelitian kualitatif, yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Adapun sumber penelitian yang digunakan adalah sumber penelitian primer dan sekunder Sumber penelitian primer bersumber dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Sumber penelitian sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian adalah pertama, unsur-unsur illegal logging menurut pasal 12 huruf (a), (b), dan (c) bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, secara tidak sah atau tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang. Sedangkan, unsur hukum pidana Islam yaitu unsur syar’i, madi, dan adabi. Kedua, sanksi dari tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 berupa pidana penjara serta pidana denda. Ketiga, Hukum pidana Islam dalam perbuatan tindak pidana illegal logging dapat dikenakan hukuman ta’zir yang dapat dijatuhkan atas dasar pertimbangan hakim. Jadi, sanksi dari tindak pidana illegal logging dari undang-undang sesuai dengan hukum pidana islam karena sanksi yang dijatuhkan sama-sama ditentukan oleh hakim