Hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditinjau dari siyasah dusturiyah

Penyandang disabilitas dengan keberagamannya mempunyai hak-hak yang perlu untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi termasuk hak politik sesuai amanah dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, dalam kajian ketatanegaraan Islam terdapat sejumlah teori yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan hak politik. Dalam siyasah dusturiyah terdapat pembahasan mengenai syarat seorang pemimpin harus sehat fisik dan psikisnya. Sehingga seolah-olah membuat penyandang disabilitas tersingkirkan dalam mengakses sumber kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016. 2) Batas sehat jasmani dan rohani dalam persyaratan calon kepala daerah di Indonesia. 3) Analisis Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditinjau dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran siyasah dusturiyah yakni kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak sipil termasuk di dalamnya hak politik, pengaturan Undang-undang berdasarkan syari’at Islam dan pengaturan yang mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari al-Qur’an dan al-Hadist yang diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bahan Hukum primernya yaitu UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kesimpulan penelitian ini yaitu: 1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara materi telah mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas mengenai hak-hak sipil termasuk hak politik penyandang disabilitas. Akan tetapi, masih belum ada pengaturan yang jelas mengenai hak dipilih dikaitkan persyaratan sehat jasmani rohani pada setiap jabatan publik. 2) Batasan sehat jasmani dan rohani terlalu bergantung kepada dokter dengan disabilitas sebagai faktor penentu lolos atau tidak lolosnya bakal calon kepala daerah di Indonesia, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian terhadap hak dipilih bagi penyandang disabilitas karena terdapat ketidakjelasan dalam batasan sehat jasmani dan rohani. 3) Hak politik dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kurang sesuai dengan siyasah dusturiyah, karena dalam siyasah dusturiyah ada pertimbangan bahwa seorang pemimpin sebaiknya sempurna secara fisik dan psikisnya, sehingga menghalangi penyandang disabilitas tertentu untuk menjadi pemimpin karena fungsi pikiran dan tindakan tertentu yang perlu dimiliki oleh pemimpin dalam melaksanakan kewajibannya