Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan relevansinya dengan Hukum Pidana Islam

Salah satu kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat pada akhir Tahun 2016 mengakibatkan hilangnya nyawa, harta, merusak fasilitas publik dan menimbulkan rasa takut yang meluas ditengah masyarakat adalah kasus terorisme. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia memuat tentang sanksi hukuman bagi Kejahatan yang dilakukan oleh teroris yaitu dalam UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme begitu pula dalam Hukum Pidana Islam. Tujuan Penelitian, dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui Bagaimana ancaman Hukuman bagi pelaku teror dalam UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (2). Untuk mengetahui Bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku teror dalam Hukum Pidana Islam; (3). Untuk mengetahui Apa persamaan dan perbedaan sanksi hukuman bagi pelaku teror menurut UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam pasal 6 UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pidana terorisme. Kejahatan yang mengakibatkan hilang nyawa, harta, hilang kemerdekaan seseorang sampai menimbulkan rasa takut secara meluas, terorisme dapat digolongkan pada jarimah hirabah, karena dilihat dari unsur-unsur pada pasal tersebut sesuai dengan unsur-unsur jarimah hirabah dalam Hukum Pidana Islam yakni menggunakan kekerasan secara terang-terangan disertai senjata dan menimbulkan suasana takut secara meluas. Metodelogi yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu deskriptive analysis dengan pendekatan normatif comparatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research. Berdasarkan data, ditemukan bahwa; (1). Hukuman pelaku terorisme terdapat pada pasal 6-16 UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa hukuman mati & penjara; (2). Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan terorisme digolongkan dalam jarimah hirabah, pelaku jarimah diberikan sanksi hukuman berupa hukuman mati, salib, potongan anggota badan secara bersilang dan nafyu dalam Q.S :5:33 sebagaimana perpsektif Imam Malik berpendapat bahwa nafyu adalah hukuman penjara; (3). Persamaan hukuman antara UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana mati dan penjara & perbedaannya terletak pada jenis hukuman & masa hukuman penjara, UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memuat tentang hukuman salib & hukuman potongan anggota badan secara bersilang, UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencantumkan hukuman mati dan hukuman penjara. Menegenai masa hukuman penjara UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditentukan batas minimal & maksimal dalam UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengenai hukuman penjara perspektif Hukum Pidana Islam dalam Q.S : 5: 33 yang menjadi dasar hukumnya, Imam Malik berpendapat tentang hukuman penjara bahwa, tidak ditentukan masa hukuman penjara seorang muharib sehingga muharib bersedia bertaubat & timbulnya prilaku baik dari seorang muharib tersebut