Pelaksanaan Penagihan Warkat pada Produk Jasa Kliring dengan Prinsip Wakalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujungberung Bandung merupakan salah satu Bank Syariah yang menerapkan prinsip wakalah dalam produk jasa operasional. Dalam pelaksanaannya, prinsip wakalah diterapkan dalam produk jasa kliring, yakni jasa yang memberikan bantuan dalam kegiatan lalu lintas pembayaran giral berupa Cek/ Bilyet Giro dalam memepermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan warkat pada produk jasa kliring dengan prinsip wakalah dan tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan penagihan warkat pada produk jasa kliring dengan prinsip wakalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. Pada dasarnya pengembangan produk-produk bank tidak dapat dilepaskan dari metode operasi bank dengan mempelajari ketentuan syariah tentang metode ekonomi Islam atau melihat mekanisme yang lazim berkembang dalam operasional perbankan konvensional dan kemudian menetapkan hukum Islam yang dapat diimplementasikan ke dalam mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan suatu peristiwa yang sedang diteliti yakni mengenai pelaksanaan penagihan warkat pada transaksi kliring dengan menggunakan prinsip wakalah di BSM KCP Ujungberung Bandung dan menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan teori dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, dalam pelaksanaan penagihan warkat kliring dengan prinsip al-wakalah di Bank Syariah Mandiri diberikan kepada nasabah yang memiliki rekening giro dalam membantu aktivitas pembayaran giral (Cek/ BG). BSM berposisi sebagai wakil dari nasabah sebagai muwakkil dalam pelaksanaan penagihan warkat kliring dari bank lain dimana bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring. Dalam pelaksanaannya BSM melakukan kliring penyerahan dan retur/ pengembalian yang penyelesaiannya dilakukan penyelenggara kliring (BI) wilayah setempat dimana apabila warkat tersebut ditolak bank tertarik, bank akan memberikan Surat Keterangan Penolakan. Bank tidak bertanggungjawab apabila nasabah mengalami kerugian selama hal itu bukan merupakan kesalahan bank. Kedua, ditinjau dari fiqih muamalah, pelaksanaan pengihan warkat kliring dengan prinsip wakalah tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun dalam hal-hal teknis masih terdapat kekurangan, yaitu apabila ada keterlambatan penyelesaian warkat kliring, maka bank tidak memberikan kompensasi apapun kepada nasabah, namun hal tersebut masih dianggap wajar karena BSM telah menjalankan amanahnya dengan baik, agar tidak melanggar prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku