Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Tahun Politik 2018)

Tahun 2018 adalah tahun politik pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan segala dinamikanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah di era Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang baru menjabat sebagai kepala daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder diperoleh dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI) DKI Jakarta tahun 2018 yang dapat diakses pada laman website ppid.jakarta.go.id. Analisis data menggunakan perhitungan rasio: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; (2) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah; (3) Rasio Aktivitas; (4) Rasio Debt Service Coverage Ratio (DCSR); dan (5) Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong tinggi dengan persentase sebesar 242,65%; (2) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tergolong cukup efektif dengan persentase 98%; (3) Rasio Aktivitas, pada rasio ini, aktivitas pemerintah lebih dominan pada rasio belanja rutin sebesar 106% daripada rasio belanja modal yang hanya 32%; (4) Rasio Debt Service Coverage Ratio (DCSR) sebesar 506,32% mencerminkan pemerintah memiliki kemampuan membayar pinjaman yang baik; serta (5) Rasio Pertumbuhan mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebesar -1,31% dan pendapatan -5,54% dibandingkan pertumbuhan belanja operasi sebesar 18,4% dan belanja modal 28%