Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in its preparation uses the Omnibus Law method which covers ten policy areas, namely: improving the investment ecosystem and business activities; employment; convenience, protection and empowerment of cooperatives and SMEs; ease of doing business; research and innovation support; land acquisition; economic area; central government investment and acceleration of national strategic projects; implementation of government administration; and imposition of sanctions. Since the beginning of the Omnibus Law "Cipta Kerja" has attracted public attention, especially in the employment cluster because it is considered to bring harm to workers. As a result, trade/labor unions rejected the existence of this J...
President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which i...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
The Omnibus Law, which has been valid and has become a regulation in the constitution in Indonesia, ...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja merupakan bagian dari Omnibus law. Yang dimaks...
Abstract : This research was conducted to find out the problem of formation a bill that regulate emp...
Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pen...
Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pen...
Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pen...
Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan p...
Kata kunci : Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Abstrak : Omnibus Law merupakan...
As a corrective step, it is appropriate that government administration issues be returned to their k...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
Berbagai ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pengaturan masuknya ten...
President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which i...
President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which i...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
The Omnibus Law, which has been valid and has become a regulation in the constitution in Indonesia, ...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja merupakan bagian dari Omnibus law. Yang dimaks...
Abstract : This research was conducted to find out the problem of formation a bill that regulate emp...
Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pen...
Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pen...
Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pen...
Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan p...
Kata kunci : Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Abstrak : Omnibus Law merupakan...
As a corrective step, it is appropriate that government administration issues be returned to their k...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
Berbagai ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pengaturan masuknya ten...
President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which i...
President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which i...
Abstrak : Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk me...
The Omnibus Law, which has been valid and has become a regulation in the constitution in Indonesia, ...