STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Adinda Putri Utami, (2023) : Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini memberikan keuntungan bagi anak hasil perkawinan campuran dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Sedangkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran status kewarganegaraannya mengikuti ayahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimanakah hak-hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status kewarganegaraan hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan untuk mengetahui hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Penelitian ini merepukan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunnakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal terkait penelitian ini, dan sumber non hukum kamus-kamus hukum, internet, media massa, dan sebagainya yang terkait penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku dalam memberikan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mengikuti status Kewarganegaraan ayahnya. Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegraan indonesia anak hasil perkawinan campuran diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas dan setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan ayah atau ibunya. Anak hasil perkawinan campuran yang berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum diakui sebagai warga negara dari kedua negara yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena itu hak-hak yang melekat pada warga negara harus diberikan utuh oleh negara dan negara tidak boleh membatasi hak-hak anak tersebut sebagai warga negara karena statusnya yang juga sebagai Warga Negara Indonesia Kata kunci : Kewarganegaraan, anak, perkawinan campura