PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK DEDY ASHARI, (2023) : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Di Kota Pekanbaru. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pihak pemberi kerja dengan tenaga kerja/buruh harian lepas bidang jasa dokumentasi pada Selasa, 21 Desember 2021, di Kota Pekanbaru, para pihak sepakat atas jasa pembuatan 11 content project. Namun setelah penyelesaian pekerjaan tersebut pihak pemberi kerja tidak memberikan sejumlah uang untuk pelunasan pembayaran kepada tenaga kerja/buruh harian lepas sesuai dengan yang di janjikan dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut juga bententangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja . Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif yakni penelitian terhadap efektivitas hukum atau cara hukum beroperasi di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelian ini adalah analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru telah terjadi wanpresatasi dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu terkait permasalahan kesadaran hukum, kelalaian pemberi kerja dalam pemenuhan hak pekerja harian lepas yaitu penulasan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai. Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pekerja Harian Lepas