PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK HURIATUL FARHA, (2023): Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga pemerintah non departemen yang tugasnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Mediasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan secara non litigasi. Fenomena yang terjadi di Kantor Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa proses pemilu belum berjalan secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Bagaimana Bentuk Hambatan yang mempengaruhi proses mediasi yang gagal dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskrptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Riau belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya sengketa proses pemilu yang belum bisa diselesaikan melalui jalur mediasi di Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Bentuk penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Riau diantaranya adalah kelengkapan persyaratan, peserta mediasi tidak datang, luasnya jarak tempuh, perbedaan prinsipil, tidak adanya kata sepakat, netralitas pihak ketiga. Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pemil