REKONSTRUKSI PENGATUAN PERSETUJUAN MENIKAH, IZIN POLIGAMI, PEMBEBASAN NAFKAH DAN USIA DEWASA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

ABSTRAK MUHAMMAD HANAFI 2023 REKONSTRUKSI PENGATUAN PERSETUJUAN MENIKAH, IZIN POLIGAMI, PEMBEBASAN NAFKAH DAN USIA DEWASA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Unsur terpenting dalam pembaruan hukum harus memperhatikan metode pendalilan yang sahih dan mewujudkan dampak maslahat serta menolak potensi kerusakan. Beberapa pasal dalam KHI memiliki kelemahan pada sisi kemaslahatannya, hal itu menyebabkan hukum menjadi tidak ideal bagi masyarakat Indonesia. Penomena itu menuntut penelitian dalam upaya merekonstruksi pasal-pasal bermasalah dengan pendekatan analisis pertimbangan dampak hukum, yaitu pasal 17 tentang persetujuan menikah, pasal 57 dan 58 tentang izin poligami, pasal 80 tentang membebaskan kewajiban nafkah dan pasal 98 tentang penentuan usia dewasa. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan menggunakan data-data kepustakaan yang bersinggungan dengan teori dan permasalahan, yaitu buku-buku yang mengulas kandungan pasal yang terdapat dalam KHI, begitu pula kitab-kitab ushul fikih yang memuat teori pertimbangan dampak hukum sebagai sumber primer dan kitab-kitab yang memuat teori ijtihad sebagai bahan sekunder. Data-data yang ditemukan dianalisis dengan metode doktrinal deduktif, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan primer maupun sekunder. Untuk menganalisis bahan yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi karena adanya kelemahan pada empat kategori. Pertama; pasal yang sisi mashlahat-nya lemah, yaitu pasal 17 tentang persetujuan menikah, bentuk rekonstruksi yang dilakukan dengan mengganti redaksi dan menambah pasal penetapan usia anak yang berhak memberikan persetujuan, kedua; pasal yang menyebabkan kekakuan hukum, yaitu pasal 57 dan 58 tentang izin poligami yang sangat ketat, adapun rekonstruksi yang dilakukan pada pasal 57 menambahkan alasan kebutuhan laki-laki untuk mendapatkan izin pengadilan dan pada pasal 58 ditambahkan pasal jaminan keselamatan istri jika suami menikah lagi, ketiga; pasal yang berpotensi menyebabkan dampak mudharat, yaitu pasal 80 tentang membebaskan suami memberi nafkah tanpa memberikan syarat dan catatan, rekonstruksi yang dilakukan menambahkan poin adan b pada ayat 6 dengan mengikat kebebasan dengan kondisi-kondisi yang melindungi hak perempuan dan keempat; pasal yang tidak realistis dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu pasal 98 tentang penentuan usia mandiri atau dewasa, rekonstruksi yang dilakukan mengganti angka usia sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia dalam perihal mendapatkan penghasilan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Pengaturan, Kompilasi Hukum Isla