FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SIALANG PASUNG KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Merupakan wadah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat, sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta pengawasan kinerja kepala desa. Namun kenyataannya dilapangan terutama di Desa Sialang Pasung bahwa kinerja BPD belum berkerja dengan maksimal. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sialang Pasung dengan tujuan mengatahui sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sialang Pasung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 1 orang tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi BPD menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 perspektif fiqh siyasah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, wakil BPD, sekretaris BPD, serta 2 orang anggota BPD, dan 1 orang ketua pemuda. Sample dalam penelitian ini yaitu Purposive sampling, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitain penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Sialang Pasung belum menjalankan fungsinya secara maksiamal, Adapun faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati Kepulauan Meranti, dukungan masyarakat, pola hubungan Kerjasama dengan pemerintahan desa, kemampuan pengalaman organisasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumberdaya manusia yang terbatas, kurangnya daya tanggap, serta sarana dan prasarana tidak memadai sehinga tidak berfungsi secara maksimal. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah lembaga ini sesuai dengan ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana syura. Tugas ahlu al-halli wa al-’aqd yaitu fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri