PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SESUAI PERATURAN DAERAH INHIL NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ( STUDI KASUS KECAMATAN TEMBILAHAN )

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang mana harus sesuai dan memenuhi segala bentuk tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 dimana berisi tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namum pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir? (2) Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan? (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan fungsi atau tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam konteks Fiqih Siyasah prinsip pemerintahan yang diajarkan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum adapun Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak pelaku tindak asusila meliputi: kendala internal yaitu penegak hukum masih kurang dalam melakukan yustisi dan kurangnya sarana dan fasilitas sehingga menyulitkan operasi dan kendala eksternal yaitu kurangnya laporan dari masyarakat, pengelolaan hotel, wisma dan kost-kostan yang kurang ketat dalam menjalankan prosedur serta kurangnya pengawasan dari orangtua ataupun keluarga