IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Penelitian ini dilatarbelakangi karena salah satu jenis usaha BUMDes di Desa Batang Batindih tidak berjalan sejak tahun 2019 hingga saat ini sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa usaha tersebut tidak berjalan kembali. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih, apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Batang Batindih. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dilakukan di Desa Batang Batindih. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Batang Batindih, pengelola BUMDes Desa Batang Batindih, serta masyarakat Desa Batang Batindih, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Batang Batindih. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksannan BUMDes di Desa Batang Batindih berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaannya BUMDes Desa Batang Batinidh sebelum dibentuk kepengurusannya pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai BUMDes kemudian melakukan musyawarah terkait tentang program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus BUMDes, BUMDes juga dibentuk selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga BUMDes memiliki hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes. Pengelolaan BUMDes Batang Batindih terlihat belum sesuai dalam perspektif Fiqh Siyasah Maliyah dalam menjalankan tugas bagaimana peranan serta fungsi BUMDes itu sendiri dalam rangka memperhatikan dan mengelola Keuangan Negara