KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUWAZANAH DAN MAQASHID ASY-SYARIAH

Masyarakat yang baik merupakan modal dasar dari negara yang baik. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat suatu negara, tak lepas dari perhatian negara. Negara yang baik dimulai dari keluaga yang baik. Keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam perlindungan anak. Upaya perlindungan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2. Anak belum sepenuhnya terproteksi dengan baik oleh negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Peristiwa-peristiwa berikut membuat miris. Pertama, 56 Siswa SMP Pekanbaru melakukan sayat tangan setelah mengkonsumsi minuman berenergi karena terpengaruh konten media sosial pada tahun 2018. Kedua, data pada akhir 2022, sebanyak 17.000 anak putus sekolah, baik SD, SMP, dan SMA sederajat. Ketiga, 318 orang anak mengalami stunting. Keempat, data kekerasan anak yang dikeluarkan oleh DP3AM Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebanyak 59 kasus, tahun 2018 sebanyak 70 kasus, tahun 2019 sebanyak 107 kasus, tahun 2020 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 143 kasus. Kelima, sejak Januari 2023 terdata 35 orang gelandangan di antaranya 8 orang anak jalanan, 4 anak terlantar, 4 orang penyandang disabilitas, 9 orang pengemis dan 10 orang gelandangan. Kota Pekanbaru berusaha mewujudkan Kota Layak Anak dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 dan diganti menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021. Namun kedua peraturan ini memberikan definisi yang sama tentang Kota Layak Anak. Posisi keluarga dalam peraturan ini dinilai urgen dan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menggunakan statute approache. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer berupa literatur terkait fikih muwazanah, maqashid asy-syariah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data penelitian dapat juga dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Teknik analisis data terdiri dari deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif fikih muwazanah dan maqashid asy-syariah dapat dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai anak dan keluarga sejumlah 300 pasal dan/atau ayat dan pengujian Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 sejumlah 20 pasal/dan atau ayat. Perspektif fikih muwazanah dan maqashid asy-syariah tersebut menghasilkan dukungan terhadap penambahan materi berupa kata “Keluarga“. Dengan demikian, rekonstruksi hukum menjadi urgen untuk dilakukan. Definisi pada Ketentuan Umum dapat menjadi “Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak“ Kata Kunci: Kota Layak Anak, Fikih Muwazanah, Maqashid Asy-Syariah, Peraturan Walikota, Anak dan Keluarg