PEMENUHAN HAK BURUH DI CV PERON DUTA JAYA KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

CV Peron Duta Jaya merupakan salah satu pemasaran yang digunakan oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Tambusai untuk hasil panennya. CV Peron Duta Jaya berada di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tak jarang para buruh yang bekerja di CV ini mengeluh akan waktu kerja dan upah yang tidak sesuai untuk mereka terima. Hal ini tentunya terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 78 ayat 1 huruf b dan pasal 78 ayat 2 tentang waktu kerja dan upah buruh. Adapun permasalahan penelitian ini adalah : bagaimana pemenuhan hak buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ?, dan apa yang menjadi kendala penerapan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tersebut bagi buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?, serta bagaimana pandang Fiqih Siyasah terhadap pemenuhan hak buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Data primer diperoleh dari pihak CV dan buruh, kemudian juga diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan masyarakat sekitar sebagai data pendukung. Analisis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif, dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan hak buruh harian lepas belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari waktu kerja buruh yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 78 ayat (1) huruf b, dimana waktu kerja lembur maksimal seharusnya tiga jam dalam satu hari dan yang terjadi di CV justru melebihi ketentuan. Para buruh pernah melakukan pekerjaan hingga pukul 01.30 dini hari. Selain itu, upah yang diperoleh juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari ketentuan Undang-undang tersebut buruh yang melakukan kerja lembur seharusnya memperoleh upah, namun yang terjadi para buruh justru tidak memperoleh upah dari pihak CV. Adapun yang menjadi kendala dari permasalahan ini adalah, berkurangnya produksi kelapa sawit yang masuk ke CV dikarenakan persaingan semakin bertambah dan kurangnya mobil pengangkut kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan dari pihak CV, sehingga berdampak pada upah dan jam kerja buruh. Dalam perspektif Fiqih Siyasah setiap langkah atau perbuatan yang membawa manusia pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, maka itulah yang seharusnya dijadikan sebagai konsep baik dalam memimpin. Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan