IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK Abidatu Zuhra Zilkamala (2023) : Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restorative justice khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian mengenai penerapan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa, Penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terlaksana dengan baik khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kemudian, hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya, waktu dan tenaga SDM yang terbatas dan besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga. Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Kejaksaan, Keadilan Restoratif