PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANKSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS NOMOR LP/A/615/XII/2021/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH)

Penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online ditinjau dari undang-undang informasi dan tranksaksi elektronik (studi kasus nomor LP/A/615/XII/2021/SPKT/DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH). Hal ini dilatarbelakangi oleh penegakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang selama ini menjadi permasalahanan yang besar bagi pihak Kepolisian pada umumnya dan pihak Ditreskrimsus Polda Jateng Semarang pada khususnya. Hingga saat ini, tindak pidana perjudian di kota Semarang masih tetap ada, semakin meluas meski jumlah kasus yang ditangani pihak Kepolisian semakin menurun dari tahun ke tahun. Guna untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online perjudian di Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul atau kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap menanggulangi atau memberantas tindak pidana perjudian online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan data-data penelitian yang telah diperoleh, diperiksa serta diteliti dan menganalisanya dengan undang-undang dan teori-teori mengenai peran Polisi yang berlaku di Indonesia tentang peran Ditreskrimsus Polda Jateng dalam mencegah dan memberantas perjudian, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perjudian serta hambatan-hambatan yang dialami dalam memberantas perjudian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa peran Polisi dalam mencegah dan memberantas perjudian di wilayah Kota Semarang adalah sebagai pengawas dan sebagai aparat penegak hukum yang dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari fakta belum signifikannya penurunan tindak pidana perjudian di wilayah Kota Semarang dan adanya hambatan dari internal kepolisian sendiri serta dari masyarakat dan pelaku perjudian, dapat disimpulkan bahwa peran Ditreskrimsus Polda Jateng dalam mencegah dan memberantas perjudian di wilayah Kota Semarang meski telah dilaksanakan sesuai dengan teori dan undang-undang yang berlaku, tetapi belum besemaksimal mungkin