ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Perkawinan merupakan penyatuan antara dua belah pihak yaitu pihak laki-laki sebagai suami dengan pihak perempuan sebagai seorang istri. Pentingnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun sudah ada peraturan tentang perkawinan, tidak berati seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan telah diatur. Salah satu hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, sehingga belum ada peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasar pada suatu metode untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penulis melakukan analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama studi kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah medote kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah tersebut, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat menempuh cara dengan meminta penetapan kepada pengadilan. Meminta penetapan dari pengadilan adalah salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang bagi mereka yang mendapat penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama yang sudah mendapatkan izin dari pengadilan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan yang dilangsungkan pada umumnya menurut hukum negara. Penulis menyarankan pemerintah untuk mengatur ataupun membahas tentang perkawinan beda agama. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Pemerintah diharapkan dapat melakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan dan mengeluarkan peraturan tentang perkawinan beda agam