ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Kewenangan Mahkamah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang salah satunya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang merupakan produk politik yang didalamnya sangat mungkin materi muatan pada Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pada Juli 2022, terdapat suatu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan untuk seluruhnya. Penulis pada penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana perimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Hukum Progresif. Kedua, bagaimana Perspektif Maqa>s}id asy-Syari>’ah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan maqa>s}id asy-syari>’ah Jasser Auda. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif-teoritis. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang pada putusannya yaitu hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, telah sesuai dengan perspektif hukum progresif. Hal ini dikarenakan bahwa hukum progresif tidak serta merta membolehkan semua tindakan mendobrak hukum tanpa mengetahui batasan-batasan yang ada terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya. Kedua, Berdasarkan perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan sudah sejalan dengan konsep maqa>s}id asy-syari>’ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dengan menggunakan enam fitur pada teori sistem yaitu Cognition; Wholeness; Openess; Interrelated-hierarchy; Multidimentionality; dan Purposefulness, memperlihatkan kesesuaian dengan konsep maqa>s}id asy-syari>’ah yaitu: 1) Hifzu Al-Ird yakni perlindungan hak asasi manusia secara luas, yang dalam hal ini mempertimbangkan dampak apabila disalahgunakan akan mengancam jiwa dan bangsa secara luas.; 2) Hifzu Al-Aql yakni memelihara akal/ pengembangan ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini MK dalam pertimbangan hukumnya mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan penelitian terkait ada atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I yang dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan