Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang tidak melengkapi Dokumen Keimigrasian

Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Dokumen keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau peabat dinas luar negeri. Dokumen keimigrasian digunakan sebagai bentuk pemenuhan persyaratan izin masuk ke wilayah negara indonesia dan sebagai bentuk pengawasan oleh negara terhadap warga negara asing. Namun pada realitanya, banyak ditemukan warga negara asing yang berada di wilayah negara indonesia namun tidak melengkapi adanya dokumen keimigrasian yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh TIM PORA selaku TIM yang dibentuk untuk mengawasi segala keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang ada di wilayah negara indonesia dalam rangka penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memenuhi dokumen keimigrasian, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta konsep-konsep hukum keimigrasian. Apabila meninjau dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum keimigrasian, tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah meliputi pencarian informasi warga negara asing untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum selaku pihak yang akan mengamankan warga negara asing tersebut