Kewajiban Indonesia selaku Negara Transit terhadap Pengungsi Afghanistan Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Keberadaan pengungsi Afghanistan di Indonesia selama bertahun-tahun karena mereka menunggu untuk ditempatkan di negara tujuan. Beberapa pengungsi bahkan harus menunggu lebih dari satu dekade untuk menunggu ditempatkan di negara tujuan. Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan demikian, Indonesia tidak dapat menerima keberadaan pengungsi dari luar negeri secara permanen. Namun, negara Indonesia tetap memiliki kewajiban terhadap pengungsi meskipun negara Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan pada kapasitasnya karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga, Indonesia tetap harus memperlakukan pengungsi Afghanistan secara manusiawi sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu pendekatan secara statute approach dan pendekatan secara conceptual approach