Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Kewajibannya Untuk Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan pertentangan antara norma hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai ketentuan mana yang harus dijalankan oleh Notaris. Pertentangan tersebut terjadi antara Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Ditambah dengan adanya sanksi dari dilanggarnya kedua kewajiban itu, sanksi yang pertama diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat diterapkan apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta sedangkan sanksi yang lain diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dapat diterapkan apabila Notaris melanggar kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan jabatannya, memperlukan adanya suatu perlindungan hukum dalam memilih salah satu dari kewajiban tersebut baik kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta maupun melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh para penghadap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa intepretasi gramatikal dan sistematis guna menganalisis permasalahan implikasi yuridis pengaturan kewajiban Notaris untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis pengaturan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris adalah dikesampingkannya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi dan informasi yang diperoleh saat pembuatan akta dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Hal ini dikarenakan Perka PPATK adalah aturan hukum yang dibentuk berdasarkan pendelegasian undang-undang dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala PPATK, sehingga berdasarkan asas lex priori derogate legi postiori dan asas lex specialis derogate legi generalis ketentuan Perka PPATK dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi Notaris adalah dengan membuat peraturan perundangundangan yang baru atau mengubah ketentuan hukum yang ada dengan menempatkan Notaris sebagai bukan pihak pelapor, namun Notaris hanya berkewajiban untuk mencatat transaksi yang dilakukan dihadapannya, baik yang dilakukan dalam bentuk akta partij atau akta pelepasan. Catatan yang dibuat oleh Notaris ini selanjutnya akan dinilai oleh PPATK apakah tergolong sebagai transaksi keuangan mencurigakan atau tidak