Tinjauan Terhadap Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol Aparat Penegak Hukum atas Penyitaan Aset Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 46/Pra.Pid/2020/PN JKT.SEL)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai praperadilan sebagai mekanisme kontrol aparat penegak hukum atas penyitaan aset pihak ketiga yang beritikad baik. Upaya paksa seperti penyitaan yang dilakukan oleh aparat bisa berpotensi melanggar hak-hak pihak ketiga apabila tidak dilakukan sesuai undang-undang. Maka dari itu, penulis mengkaji konsep praperadilan yang merupakan sarana pengawasan secara horizontal antar lembaga. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik atas penyitaan asetnya dalam perkara korupsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? (2) Bagaimana pertimbangan hakim praperadilan dalam Putusan Nomor 46/Pra.Pid/2020/PN JKT.SEL yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha selaku pihak ketiga? (3) Bagaimana reformulasi pengaturan kebijakan praperadilan yang tepat untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode conseptual approach, statue approach, dan case approach. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Interpretasi sistematis, Penafsiran Futuristik, dan Penafsiran Gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalah yang ada bahwa konsep praperadilan dianggap tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pihak ketiga karena banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan dalam pengaturannya serta prakteknya yang tidak sesuai dengan KUHAP. Saran penulis dalam penilitian ini adalah pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra adjudikasi dalam sistem peradilan pidana lebih tepat jika dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan