Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Sesuai PMK 82/PMK.03/2021 (Studi Kasus UMKM Kota Malang)

Adanya efek COVID yang berjalan di Indonesia tidak hanya memengaruhi kesehatan di Indonesia, melainkan juga memberikan efek ekonomi bagi para pelaku. UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi yang banyak di Indonesia tentu perlu diberi perhatian oleh pemerintah agar mampu bertahan dalam lesunya perekonomian akibat pandemi ini. Pemerintah merilis Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di mana salah satu bentuknya adalah penerbitan peraturan insentif pajak. Peraturan ini pertama kali muncul pada PMK No. 44/PMK.03/2020 dan terakhir mengalami perubahan yakni pada PMK No. 82/PMK.03/2021 sebagai perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2021. Pada peraturan ini, Wajib Pajak yang melakukan skema perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 2018 berhak mendapatkan insentif berupa insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hadirnya peraturan tersebut dapat dijabarkan melalui tujuan hukum milik Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa sebuah hukum hendaknya mencapai tiga tujuan, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap peraturan insentif PPh UMKM DTP sesuai PMK 82/PMK.03/2021 yang ditinjau dari aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan prioritas tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dari wawancara dengan para Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang keadilan hukum adalah peraturan ini dikatakan adil karena UMKM khususnya sektor mikro merasa terbantukan dan diperhatikan melalui peraturan insentif pajak (2) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang kemanfaatan hukum adalah peraturan insentif pajak ini dikatakan membawa manfaat bagi para UMKM, khususnya terkait keuangan usaha seperti UMKM dapat mengalokasikan biaya pajak untuk biaya lain dan menambah modal usaha (3) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang kepastian hukum adalah peraturan insentif ini cepat berubah dan membingungkan, oleh karena itu harapan untuk menjadikan peraturan ini permanen. selain itu kurangnya sosialisasi pemerintah terkait peraturan insentif ini sehingga banyak yang belum tau adanya peraturan insentif pajak ini. (4) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang prioritas tujuan hukum adalah tidak menggambarkan asas prioritas baku karena dominasi UMKM memandang bahwa peraturan insentif ini memprioritaskan kemanfaatan