Implementasi Pasal 2 Ayat (4) Huruf C Peraturan Wali Kota Batu Nomor 77 Tahun 2016 (Suatu Analisa Terhadap Isu Masyarakat Yang Menolak Disuntik Vaksin Covid-19)

Pada bulan Januari 2020 hingga Januari 2021 perkembangan kasus Covid-19 meningkat secara drastis. Sehingga dalam menanggulangi dampak negatif dan penurunan tingkat produktivitas ekonomi di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat perencanan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dengan memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus Disease 2019. Namun hal yang disayangkan, terdapat penolakan vaksinasi oleh beberapa masayrakat Kota Batu. Sehingga penulis mencoba melakukan penelitian dengan 2 rumusan masalah, yaitu mengapa terdapat masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan di Kota Batu? dan bagaimana kendala serta upaya yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19 di Kota Batu?. Jenis penelitian ini adalah penelitian social legal studi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa alasan masyarakat Kota Batu menolak Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya berita hoax atau informasi yang tidak benar mengenai vaksin Covid-19 seperti adanya kandungan babi atau alkohol, adanya pionir masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 seperti contohnya Jerinx SID yang dipercaya oleh masyarakat mengenai teori konspirasinya, adanya pengaruh faktor agama ataupun budaya yang menolak vaksinasi dan adanya kasus jasa cetak vaksin yang marak. Kendala yang dihadapi juga begitu banyak seperti adanya penyebaran informasi hoax, penolakan dari masyarakat dan sebagainya. Sedangkan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan seperti sosialisasi, pemberlakuan peraturan wajib vaksin dan penyebarluasan informasi di media sosial