Kedudukan Anak Pada Perkawinan Rusak (Fasid) Dalam Hal Penetapan Hak Waris Sebagai Upaya Untuk Kepastian Hukum

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status hukum serta hak-hak dari kedua orang tuanya akibat dari perkawinan yang rusak (fasid) ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Terhadap ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/ 2010 memunculkan implikasi berupa konflik norma dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam dalam hal mewaris bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah termasuk perkawinan rusak (fasid). Adanya implikasi terhadap ketentuan tersebut menghadirkan pandangan yang berbeda (multitafsir) bagi hakim dalam menetapkan pengesahan asal usul anak, sehingga dengan hal yang demikian tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang rusak (fasid) baik dalam hal status hukum maupun hak keperdataan anak tersebut. Hal ini terlihat jelas dari 2 (dua) contoh penetapan pengadilan agama dalam hal pengesahan asal usul anak, yakni Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Ktb dan Penetapan Pengadilan Agama Penajam Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Pnj yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan juga menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dengan mengunakan teori kepastian hukum dan teori maslahah dalam maqashid syariah dalam menganalisis permasalahan terkait dengan bagaimana kedudukan anak pada perkawinan rusak (fasid) dalam hal penetapan hak waris sebagai upaya untuk kepastian hukum?. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan anak pada perkawinan rusak (fasid) dalam hal penetapan hak waris adalah berstatus hukum anak luar kawin. Terhadap status hukum anak luar kawin dari perkawinan rusak (fasid) ini memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu menggunakan tes DNA yang mana sejalan dengan prinsip hifz al-nasl (memelihara nasab). Pembuktian Anak luar kawin dari perkawinan yang rusak (fasid) melalui penetapan pengesahan asal usul anak yang menjadikan anak luar kawin tersebut memiliki hak-hak keperdataannya khususnya dalam hal mewaris. Hak mewaris bagi anak luar kawin dari perkawinan yang rusak (fasid) dapat berupa pemberian hibah wasiat terhadap harta warisan ayahnya yang tidak melebihi 1/3 bagian dengan didasari adanya hubungan darah dan/atau nasab dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya