Analisis Yuridis Pengaturan Waktu Istirahat Pekerja Rumah Tangga (Prt) Di Indonesia

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tidak diaturnya waktu istirahat bagi pekerja rumah tangga oleh pemerintah. Permasalahan ini di latar belakangi oleh tidak adanya peraturan yang secara rinci berapa waktu istirahat yang dibutuhkan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Pada Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sektor usaha atau pekerjaan tertentu pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat diatur tersendiri di dalam keputusan menteri. Pekerja rumah tangga termasuk dalam sektor usaha atau pekerja tertentu yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan khusus mengenai pekerja rumah tangga sendiri sudah dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun belum bisa untuk melindungi hak pekerja rumah tangga khususnya waktu istirahat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan waktu istirahat bagi pekerja rumah tangga di Indonesia dan bagaimana pengaturan waktu istirahat yang ideal bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang digunakan dan interpretatif sistematis penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang salin bergantungan guna menjawab isu hukum yang dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh hasil bahwa di Indonesia ada sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai waktu istirahat bagi pekerja rumah tangga, tetapi masih belum bisa melindungi sepenuhnya hak-hak para pekerja rumah tangga di Indonesia. Sehingga pemerintah sebaiknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga