Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang)

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang “Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang ada di Kota Malang”. Pada penelitian ini dilatarbelakangi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam memanfaatkan jaringan teknologi yang dibentuk dalam suatu website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari pengelolaan oleh Bagian Hukum Kota Malang serta adanya Kerja sama dengan penyedia server yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Malang. Dengan adanya website tersebut Pemerintah Daerah Kota Malang dapat mempertanggung jawabkan isi dari berbagai aturan di dalam website JDIH Kota Malang tersebut. Akan tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang sudah diundangkan oleh Bagian Hukum kemudian diunggah ke dalam website JDIH Kota Malang, masih terdapat beberapa Peraturan Wali kota Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih belum tersedia di dalam website tersebut. Dan masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Berdasarkan paragraf di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah: (1) “Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang? (2) Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang? (3) Apa solusi untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang?” Dari permasalahan ini penulis mempergunakan metode sosio legal pada penelitian ini. Kaitannya dengan hal ini, sosio legal yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum dengan mempergunakan bantuan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan analisis. Sebab permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis ini berdasarkan masalah yang terjadi. Jenis data primer dipergunakan pada penelitian ini dari wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan pihak Bagian Hukum Kota Malang dan data sekunder dari dokumen resmi dan internet, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan. Mengacu penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban atas masalah bahwa “Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang”, masih terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Wali kota Malang yang belum tersedia di dalam website JDIH Kota Malang