Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt X

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelangaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Salah satu perubahan dari adanya penetapan UU HPP pada Pajak Penghasilan (PPh) adalah perubahan yang terjadi pada lapisan, dan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) terdapat empat lapisan dengan tarif tertinggi 30% untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang lebih dari Rp500 juta, kini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 berubah menjadi lima lapisan dengan tarif tertinggi 35% untuk Penghasilan Kena Pajak yang lebih dari Rp 5 milyar. Terdapat pula perluasan penghasilan yang dipotong pada lapisan pertama yakni 5% yang semula diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan Rp0-50 juta, menjadi Rp0-60 juta. Namun, perubahan lapisan pada pajak penghasilan ini hanya dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan kena pajaknya lebih dari Rp50 juta dan Wajib Pajak yang tergolong kaya atau High Wealth Individual (HWI) dengan penghasilan kena pajak lebih dari Rp5 miliar dalam setahun. Kenaikan tarif lapisan pajak penghasilan tentu saja akan berdampak menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) sehingga konsekuensinya akan berpotensi menurunkan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21. Selain itu, dampak kenaikan tarif lapisan juga menimbulkan potensi suatu permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan poh 21 pada PT X apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku