Alasan Perubahan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pada tesis ini, penulis mengkaji permasalahan hukum mengenai proporsionalitas tugas pejabat umum yang berwenang dalam penyelenggaraan pembuatan surat keterangan waris yang tidak berdasarkan golongan penduduk. Pembagian kewenangan membuat Keterangan Waris sebelumnya diatur pada Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang akan dibahas adalah 1) Apa alasan atas perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memenuhi kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia? 2) Apakah perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara hukum mencerminkan nilai keadilan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur buku, dan bahan hukum tersier. Teknik Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atas perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilihat dari 3 (tiga) faktor. Pertama, secara historis perubahan pasal ini untuk menghapus perbedaan dalam golongan/ras/etnis sehingga tidak ada diskriminasi. Kedua, secara politik hukum untuk mempercepat proses pendaftaran tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, secara sosial ekonomi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi bagi para ahli waris dan kepentingan dalam sistem proses pendaftaran tanah yang mudah dan efisien sehingga membuat masyarakat bebas untuk menentukan pilihan hukum ke mana yang mereka anggap lebih melindungi dan menjamin haknya. Aspek keadilan dalam perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara proporsional belum terpenuhi karena penghapusan penggolongan dalam pembuatan surat keterangan waris menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap validitas data dan informasi yang disajikan, sehingga surat keterangan yang dibuat dapat batal demi hukum jika kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak sesuai atau tidak diketahui kebenaran riwayat data terkait pertanahan