Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum di Kota Batu yang disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris/Sosiologis yang didapatkan dari data primer dan sekunder, dengan melakukan penyaringan data yang telah didapatkan dari sumber data dengan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kota Batu berjalan cukup baik khususnya untuk pemberian bantuan hukum secara litigasi, tetapi belum maksimal karena pemberian bantuan hukum di Kota Batu merupakan sesuatu hal yang baru dimulai pada tahun 2020. Sehingga ditemukan beberapa kendala terkait dengan tidak dipenuhinya persyaratan mutlak yang digunakan untuk mendapatkan bantuan hukum dengan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu, serta belum terlaksananya kegiatan pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi baik dari Lembaga Bantuan Hukum maupun Pemerintah Kota Batu kepada masyarakat yang ada di Kota Batu. Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Kota Batu dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan rapat koordinasi dan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat di Kota Batu