Pengaturan Kewajiban Pencatatan Perkawinan (Studi Komparasi Undang Undang Administrasi Kependudukan Di Indonesia Dan Malaysia)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perbandingan Hukum Terkait Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia dan Undang-Undang di Malaysia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya terdapat pengaturan sanksi administrasi apabila masyarakat melampaui batas waktu pelaporan pencatatan penting. Dengan maraknya isu perkawinan tidak tercatat dan akibat hukum yang terjadi bagi istri maupun anak yang terikat dalam perkawinan tidak tercatat, maka perlu pengkajian ulang terkait pencatatan perkawinan dalam ranah Administrasi Kependudukan, bukan hanya dalam aspek perdata. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perbandingan pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia dan Malaysia? (2) Bagaimana analisis pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap nomenklatur rumusan pasal dan interpretasi sistematis yaitu membandingkan antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976. [Akta 164] dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam