Konsekuensi Yuridis Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19 Di Muka Umum Sebagai Tindak Pidana

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat masalah konsekuensi yuridis dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Pemerintah Indonesia melaksanakan program wajib vaksinasi secara intensif di masa pandemi, terdapat masyarakat dengan sengaja mengajak masyarakat lain untuk menolak vaksinasi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini menunjukkan manifestasi masalah: (1) Apakah ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum merupakan tindak pidana?, (2) Apa ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis mendapatkan jawaban untuk masalah yang ada, yaitu dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19 yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah menular. Serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut yaitu Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Sedangkan Pasal 160 KUHP, harus terpenuhinya delik materil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materil