Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Proses Mediasi Perceraian (Studi Pada Kasus Perceraian Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sukoharjo)

Di masa pandemi Covid-19, angka perceraian terus mengalami kenaikan. Terbukti, berdasarkan data Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57 ribu kasus pada Juni dan Juli 2020. Di Sukoharjo sendiri, berdasarkan data yang didapat penulis dari pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo terjadi peningkatan jumlah angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama yaitu untuk menangani perkara perceraian, akan tetapi kedua lembaga yudikatif ini dalam menangani perkara perceraian memiliki perbedaan kewenangan dan perbedaan pandangan. Fenomena ini menarik perhatian penulis mengenai hubungan antara Pandemi Covid-19 dengan kenaikan angka perceraian, yang kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan masalah 1) Bagaimana Perspektif hakim mediator pengadilan agama dan Pengadilan Negeri dalam proses mediasi perceraian sebelum dan selama Pandemi Covid-19 untuk menekan kasus perceraian? Dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan mediasi perkara perceraian di masa Pandemi Covid-19? Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengidentifikasi hukum dan melihat bagaimana hukum dan efektifitas hukum yang bekerja di masyarakat Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa hakim mediator Pengadilan Negeri berpandangan mediasi perceraian yang dilakukan hanya memenuhi syarat legalitas formal karena pasangan yang datang telah memiliki tekat yang bulat sejak mereka gagal melakukan mediasi yang dilaksanakan oleh gereja. Sedangkan hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa mediasi dilakukan demi kesepakatan perdamaian dan jika tidak menemukan titik temu maka kaukus dapat dilakukan. Adapun, kendala yang dihadapi hakim mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan mediasi perceraian sebelum pandemi Covid-19, yakni di beberapa kasus kehadiran para pihak sangat sulit untuk secara bersamaan melakukan proses mediasi, sehingga untuk menemukan titik temu antara para pihak sangat sulit jika tidak ada kehadiran para pihak secara bersamaan alasan demikian bertambah sejak adanya Pandemi Covid- 19.Kendala dari faktor internal, bagi Pengadilan Agama Sukoharjo masih kurangnya jumlah hakim mediator serta belum adanya kerjasama dengan pihak dari luar lainnya, dan bagi Pengadilan Negeri belum melakukan mediasi secara optimal