Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Tanpa Pemberatan Terhadap Anggota Tni Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14-K/Pmt.Iii/Bdg/Ad/I/2018)

Putusan di Pengadilan Militer Ambon Nomor 116-16K/PM.III-18/AD/XI/2017 menunjukkan bahwa lemahnya pemberian sanksi pidana kepada anggota militer yang melakukan pencabulan terhadap tiga orang anak dibawah umur, bahwa terdakwa yang bernama Yohanes Rumaratu melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap 3 orang anak laki-laki dibawah umur dengan tipu muslihat, dimana terdakwa mengajak ketiga korban ke suatu tempat penginapan untuk beristirahat namun sesampainya dipenginapan tersebut terdakwa malah melakukan tindakan pencabulan dengan cara melakukan oral sex terhadap ketiga korban dengan diiming-imingi akan diberikan uang dan makanan agar para korban mau mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan hubungan seksual secara bersama-sama. Namun ketika aksi pencabulan tersebut telah dilakukan terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada korban. Ketika para korban ingin melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi setempat, terdakwa melakukan pemukulan di batang leher belakang salah satu korban, namun kedua korban lainya dapat melarikan diri dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian, namun pihak kepolisian menyarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi Militer tanpa adanya suatu pendampingan. Pada putusan tingkat pertama pengadilan militer Ambon terdakwa hanya dijatuhi vonis berupa 1 satu tahun penjara, dan denda hanya sebesar 3.000.000 juta rupiah, padahal ancaman tuntutan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas sudah secara jelas memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang berat. Seorang anggota militer yang melakukan suatu perbuatan cabul dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukannya. 9 Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi ataupun belum terjadi. Seorang pelaku dapat dipidanakan atas perbuatannya di syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur- unsur yang telah di tentukan di dalam undang-undang. Didalam pertanggungjawaban pidana harus memerhatikan bahwa hukum digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum, telah dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbutannya sesuai dengan kesalahannya. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus case approac