Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Pada DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020/2021

Latar belakang penelitian ini adalah berangkat dari sebuah realita yang dialami oleh daerah yang berbasis kepulauan. Dimana daerah kepulauan terkenal memiliki potensi yang luar biasa. Seharusnya daerah yang bercirikan kepulauan itu lebih maju. Namun, berdasarkan PP Nomor 131 Tahun 2015 dan PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, ditemukan bahwa sebagian besar daerah tertinggal itu berasal dari provinsi yang bercirikan kepulauan. Hal ini dikarenakan dalam usaha pembangunannya masih terdapat hambatan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait proses perencanaan dan pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah kepulauan; serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dengan mengeksplorasi informasi dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, dan organisasi lain diluar lingkup pemerintahan terkait pelaksanaan reses di daerah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan triangulasi serta menggunakan analisis data model interaktif (Miles et al., 2014). Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah kepulauan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan reses di daerah kepulauan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, antara lain: 1). Faktor pendukung: (a) Kebijakan dan perencanaan yang baik (b) Dukungan Sekretariat DPRD, dan (c) Staf pendamping yang berkompeten; dan 2). Faktor penghambat: (a) Aksesibilitas, sulit menjangkau daerah kepulauan dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan transportasi; (b) Anggaran yang terbatas; (c) Adanya Pandemi Covid-19, sehingga pertemuan dan konstituen terbatas; dan (d) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik khusus tentang daerah kepulauan. Sehingga diperlukan aturan dan kebijakan khusus untuk daerah kepulauan, dan disarankan untuk menerapkan konsep reses partisipatif agar pelaksanaan reses hasilnya lebih baik, serta diharapkan pemerintah pusat dapat segera mengesahkan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-undang guna memaksimalkan pembangunan di daerah yang berbasis kepulauan