Analisis Yuridis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Beda Agama Melalui Pengadilan

Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum yang terkait dalam perkawinan beda agama yang dilakukan dengan penetapan pengadilan. Permasalahan tersebut di dasari oleh tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai perkawinan beda agama dalam pengaturan perkawinan sehingga menyebabkan konflik hukum antara izin yang didapat melalui penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan keabsahan dalam suatu perkawinan beda agama. Permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dengan status PemohonIatau Rizal Ardika adalah seorang pria beragam Islam melangsungkan perkawinan dengan pemohon II atau Eka Debora Sidauruk seorang wanita beragama Kristen melalui penetapan pengadilan Surabaya perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka berdasarkan kasus tersebut peneliti lebih memperhatikan terhadap batasan izin yang diberikan pada amar putusan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan serta keabsahan dalam perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:(1) Apa pengertian izin yang diberikan dalam amar putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? (2) Bagaimana keabsahan dari perkawinan beda agama yang dilakukan dengan penetapan pengadilan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis untuk menemukan penyelesaian objek pembahasan atau kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti menganalisis pengertian izin terlebih dahulu sehingga dapat menemukan suatu kesimpulan pada izin yang ada pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan dapat menyimpulkan bahwa izin dalam perkawinan beda agama adalah izin melakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga putusan hakim tersebut bukan izin melangsungkan perkawinan atau pengesahan perkawinan. Keabsahan Perkawinan beda Agama yang Dilakukan dengan Penetapan Pengadilan merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal2ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya