Permohonan Ganti Kerugian Dalam Praperadilan Pada Perkara Terpidana Yang Telah Menjalani Masa Penahanan Melebihi Masa Putusan Pidana Penjara Melalui Gugatan Perdata

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus terpidana yang menjalankan masa penahanan melebihi dari vonis penjara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang status dan bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini harus ditegakkan meskipun seseorang tersebut sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana sekalipun, oleh karena itu perlindungan terhadap terpidana harus dilakukan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat permasalahan. 1) Apakah makna frasa “ganti kerugian” di dalam pasal 95 KUHAP; 2) Apakah pengajuan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai alternatif permohonan ganti kerugian dalam gugatan praperadilan pada perkara terpidana yang telah menjalani masa penahanan melebihi masa putusan pidana penjara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: 1) Makna frasa “ganti kerugian” di dalam pasal 95 KUHAP adalah pemberian ganti kerugian berupa nominal uang tertentu kepada pemohon yang menjalani masa penahanan melebihi putusan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan pemohon kepastian hukum dan keadilan. 2) Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar permohonan ganti kerugian dalam praperadilan oleh terpidana yang menjalani masa penahanan melebihi masa penahanan melebihi masa putusan pidana penjar