Tinjauan Yuridis Pengaturan Kebijakan Pemerintah Yang Bukan Merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menghadapi Keadaan Darurat Covid-19

Pada skripsi ini, penulis mengangkat seputar permasalahan pengaturan kebijakan pemerintah yang bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara dalam menghadapi keadaan darurat COVID-19 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020. Pemilihan subjek penelitian ini didorong oleh kondisi di Indonesia yang terkena dampak wabah COVID-19, dimana presiden menyatakan keadaan darurat negara dan mengumumkan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Dalam undang-undang tersebut, kebijakan keuangan yang diambil untuk menangani Pandemi COVID-19 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat di gugat ke peradilan tata usaha negara. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana politik hukum pengaturan kebijakan pemerintah yang bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? (2) Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Skripsi ini termasuk dalam rumpun yuridis normatif yang juga memakai pendekatan undang-undang, sejarah, dan konseptual. Untuk itu, permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini kemudian dianalisis berdasarkan pasal-pasal yang terdapat peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Penulis juga menggunakkan pendapat ahli dalam putusan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah Pasal 27 ayat (3) tidak selaras dengan doktrin konstitusionalitas, bahwa lembaga peradilan harus hadir dan memiliki kekuasaan untuk mengadili apakah keputusan pemerintah sesuai dengan undang-undang. Ketiadaan peradilan dapat mengubah negara menjadi negara kekuasaan. Rekomendasi yang diajukan adalah mengubah dan menambah klausul pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 202