Implikasi Yuridis Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia

Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat suatu topik permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat, yaitu terkait dengan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal di dalam KUHP, pelecehan seksual yang memiliki makna yang jauh lebih luas dari Pencabulan yang telah diatur di dalam KUHP dalam penanganannya mengalami hambatan-hambatan terhadap rumusan tindak pidana ataupun deliknya. Dalam menangani kasus pelecehan seksual, masyarakat mendorong adanya suatu kebijakan baru dalam bentuk kebijakan kriminalisasi (Criminal Policy). Hukum pidana merupakan salah satu instrumen yang bertujuan untuk menciptakan keadilan serta melindungi masyarakat dari segala kejahatan yang ada di dalam kehidupan. Hukum pidana dibentuk dengan tujuan sebagai instrumen hukum dengan guna menanggulangi kejahatan sebagai wujud dari penegakan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah pada Selasa, 12 April 2022 telah mensahkan sebuah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, Disahkannya RUU TPKS menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan seksual di Indonesia dan juga menjadi tanda bahwa kini kekerasan seksual di Indonesia sudah memiliki sebuah payung hukum dalam memerangi persoalan kekerasan seksual yang telah lama ada di Indonesia. Dari apa yang sudah dipaparkan diatas maka Penulis membagi permasalahan yang ada ke dalam 2 rumusan masalah, yaitu: apa urgensi pengaturan pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dalam menjawab dua rumusan masalah yang ada, maka dalam pembahasannya diperoleh jawaban bahwa pelecehan seksual diatur dalam hukum pidana Indonesia memiliki 2 (dua) alasan yaitu, alasan sosiologis dan alasan yuridis. Dilihat dari alasan yuridis karena sebelum disahkannya UU TPKS, masih belum ada aturan di hukum pidana nasional yang memuat pelecehan seksual secara khusus, sedangkan bila dilihat dari alasan sosiologisnya adalah pelecehan seksual di Indonesia dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menimbulkan relasi kuasa, selain itu pewajaran tindakan-tindakan melecehkan secara seksual juga didorong dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang menganggap remeh pelecehan seksual, selain itu ketidak berpihakan pada korban menimbulkan akibat korban tidak berani melaporkan atau pun bercerita mengenai pelecehan seksual yang dialaminya sehingga pelecehan seksual akan kerap terjadi karena tidak adanya tindakan yang tegas untuk membuat jera kepada pelaku. Disahkannya peraturan perundang-undangan terbaru berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah besar dalam memberantas kekerasan seksual di Indonesia, implikasi yuridis disahkannya Undang-Undang tersebut adalah berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena tidak menutup kemungkinan akan ada konflik norma dalam pelaksanaannya, selain itu dalam perumusan sanksinya masih ditemukan adanya kekurangan terlebih lagi sanksi yang ada dapat menimbulkan over capacity Lapas