Analisis Yuridis Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya persyarataan untuk memperoleh manfaat JKP, yang mempertimbangkan masa kepesertaan dalam program JKP. Dalam hal ini yang dipersentasikan adalah jaminan sosial JKP terhadap pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana konstruksi hukum program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap pekerja/buruh yang memiliki masa kerja tetapi belum memenuhi syarat masa iuran? Kemudian penulisan, karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekataan perundang-undangan (statule approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis penafsiran, yaitu dengan cara menafsirkan isi suatu peraturan dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa manfaat program JKP masih belum sesuai dengan tujuan dibentuknya JKP yaitu untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotifasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandir. Manfaat JKP dapat didapatkan setelah memenuhi masa iuran kepersetaan paling singkat 12 (dua belas) bulan, artinya tidak semua pekerja atau buruh dapat memperoleh manfaat JKP, yang merupakan program jaminan sosial pengganti JHT terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penulis menyarankan berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan yakni perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP agar tidak terjadi kekaburan hukum, sehingga dapat melindungi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara menyeluruh. Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan persyaratan untuk mendapatkan manfaat JKP, agar tidak merugikan pekerja/buruh