Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Dengan Alasan Gangguan Kejiwaan Tanpa Disertai Surat Keterangan Dokter (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen nomor 251/Pdt.G/2012/MS-Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 577/Pdt.G/2016/PN.Sgr)

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Seperti kasus yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Pengadilan Negeri Singaraja yaitu perceraian yang disebabkan karena suami mengidap gangguan jiwa, yang mana suami (tergugat) temperamen, suka main fisik, dan emosinya tidak stabil. Dari kasus tersebut peneliti merumuskan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan gugatan perceraian karena gangguan jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian, diperoleh bahwa pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi sehingga ditolaknya gugatan cerai oleh istri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembuktian saksi, hakim tidak melihat adanya kebenaran mengenai dalil-dalil gugatan. Hakim dalam pertimbangannya menolak gugatan cerai istri dikarenakan saksi yang dihadirkan penggugat tidak memenuhi syarat minimal pembuktian saksi. Sementara hakim megabulkan gugatan cerai karena gangguan jiwa, dikarenakan bukti saksi telah memenuhi alasan sesuai dengan huruf (f) pada ketentuаn pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena diniai sudah tidak dapat dirukunkan walaupun tanpa disertai surat keterangan dokter jiwa