Perlindungan Terhadap Anak Diplomat Yang Memiliki Kekebalan Dari Kekerasan Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Kekerasan Anak Diplomat Di Inggris 2020)

Terjadi kasus kekerasan terhadap anak Diplomat yang dilakukan oleh Diplomat beserta istrinya di Inggris. Akibat dari kekerasan tersebut, anak-anak Diplomat memiliki banyak bekas luka, kesehatan psikis terganggu, bahkan ada rasa enggan untuk tinggal kembali bersama kedua orang tua mereka. Ayah dari anak-anak tersebut merupakan Diplomat yang memiliki kekebalan diplomatik akibat pekerjaannya. Maka dari itu, Diplomat kebal terhadap yurisdiksi sipil, kriminal, maupun administrasi sesuai pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat dikemukakan, yaitu (1) Bagaimana perlindungan terhadap anak diplomat yang memiliki kekebalan dalam hukum internasional kasus kekerasan di Inggris 2020? (2) Bagaimana praktik-praktik negara dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap anak diplomat yang memiliki kekebalan? Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan statute Approach dan case approach. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan metode yang digunakan, adanya kekebalan yang dimiliki Diplomat dan rumah kediamannya menghambat adanya perlindungan yang dilakukan receiving state. Perlu adanya pencabutan kekebalan agar perlindungan dalam konteks perintah pengasuhan dapat dilaksanakan. Tindakan persona non grata sebagai last resort dilakukan akibat adanya penolakan negara X untuk mencabut kekebalan Diplomat dan keluarga. Diplomat beserta istri dan kedua anaknya (S dan G) kembali ke negaranya dan mendapatkan perlindungan, sedangkan empat anak lainnya (N,A,D,E) mencari suaka di Inggris. Mengenai praktik-praktik negara dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap anak Diplomat, mayoritas receiving state mengajukan care order kepada pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya perlindungan anak lebih diutamakan daripada kekebalan diplomatik. Meskipun demikian, care order akan ditolak karena adanya kekebalan yurisdiksi receiving state sesuai pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Oleh karena itu, persona non grata menjadi salah satu opsi yang sering digunakan negara untuk mencabut kekebalan Diplomat sesuai dengan pasal 9 Konvensi Wina 1961. Setelah kekebalan dicabut, Diplomat beserta anak akan kembali ke negara asalnya dan perlindungan anak dilakukan oleh receiving state