Upaya Hukum Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pasca Putusan Mk Nomor 23/PUU-XIX/2021

Penulis mengangkat permasalahan mengenai putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menimbulkan kekosongan aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan upaya hukum kasasi dan untuk mengatur berbagai konsekuensi terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU pasca dikeluarkannya putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Upaya Hukum pada PKPU Berdasarkan UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang sesuai untuk mengatur Upaya Hukum terhadap Putusan PKPU Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021? Karya tulis disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Penafsiran Sistematis. Hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Mahkamah Agung yang selain berwenang mengadili ditingkat kasasi juga memiliki fungsi mengatur dalam hal ini Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berguna untuk mengatur tata cara upaya hukum kasasi dan berbagai konsekuensi atas upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU