Analisis Yuridis Keterlambatan Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015

Pada Skripsi ini penulis mengangkat isu mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum ini telah diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, namun dengan berjalannya waktu masyarakat menemukan adanya celah yang dapat menimbulkan tindak sewenang-wenang dari penyidik karena tidak ada batas waktu dan tidak dikatakan apa akibat hukum dari keterlambatan penyerahan surat tersebut. Dari tidak tersampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maka dapat menimbulkan kecacatan hukum formil dan berkurang atau hilangnya beberapa hak para pihak terkait, seperti terlapor, pelapor dan jaksa penuntut umum. Dari berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dihasilkannya putusan nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menetapkan jangka waktu terhadap penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan perluasan atas siapa saja yang berhak untuk menerima surat pemberitahuan tersebut serta pemaknaan dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Maka dari itu penulis merumuskan dua permasalahan yakni “apa pertimbangan hukum Apa pertimbangan hukum didalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Apa Implikasi hukum terhadap tindakan penyidik dalam keterlambatan penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum.” Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang teknik analisis bahan hukum dengan cara interpretasi yakni menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul yang kemudian diolah untuk dijadikan penjabaran yang mudah dipahami. Bahan hukumnya terdapat dua jenis, primer dengan kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga sekunder yakni menggunakan teknik interview untuk mendapat klarifikasi atas pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015. Dari hasil analisis yang tertuang dalam BAB III, dapat diketahui secara garis besarnya bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 109 ayat (1) ini bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai suatu kewajiban bagi penyidik untuk menyerahkan SPDP kepada para pihak terkait dalam perkara tersebut. Karena dengan tidak tersampaikannya atau terjadinya keterlambatan dalam penyampaian, maka salah satu fungsi check and balances jaksa penuntut umum selaku pengendali perkara menjadi hilang esensinya. Implikasi yang timbul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 ini yakni semakin terasanya kepastian hukum, hal tersebut serentak disampaikan oleh para narasumber. Dengan adanya penetapan jangka waktu 7 hari kerja pasca diterbitkannya surat perintah penyidikan membuat penyidik harus lebih tanggap agar segera melaksanakan kewajibannya, berbagai ide gagasan baru juga harus dikembangkan mengingat faktor geografis yang bisa menjadi salah satu penghalang dari putusan tersebut sehingga menimbulkan keterlambatan dan terjadi unlawfull process dalam sistem peradilan pidana